Warning: Declaration of AVH_Walker_Category_Checklist::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/ind-blog.pnblawfirm.com/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.widgets.php on line 62

Warning: Declaration of AVH_Walker_CategoryDropdown::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/ind-blog.pnblawfirm.com/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.core.php on line 876
Kewenangan Penandatanganan Perjanjian di Indonesia

Kewenangan Penandatanganan Perjanjian di Indonesia

Kewenangan untuk menandatangani perjanjian di Indonesia

Kewenangan Penandatanganan PerjanjianKewenangan penandatanganan sangat penting bagi perusahaan di Indonesia dimana kewenangan tersebut dipergunakan untuk memahami apakah seseorang dalam perusahaan atau pihak ketiga berwenang atau tidak dalam menandatangani perjanjian. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dapat menimbulkan akibat yang sangat besar bagi perusahaan. Antara lain, perjanjian tersebut akan dinyatakan tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. Dalam blog ini kami akan menjelaskan kapan seseorang berwenang untuk menandatangani atas nama perusahaan dan kapan seseorang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani.

Kewenangan Penandatanganan oleh Direksi

Berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi mewakili perusahaan. Pasal 98 UU PT menyebutkan bahwa:

  1. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
  3. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Dengan tunduk pada beberapa keadaan, pasal tersebut di atas mengatur kewenangan penandatanganan yang dimiliki oleh setiap anggota untuk menandatangani perjanjian atas nama perusahaan. Kewenangan penandatanganan tersebut dapat dibatasi oleh perusahaan dalam anggaran dasar atau RUPS.

Kewenangan Penandatanganan berdasarkan surat kuasa

Pasal 103 UU PT mengatur kemungkinan bagi direksi untuk memberikan kewenangan untuk menandatangani kepada orang lain berdasarkan surat kuasa.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Berdasarkan pasal tersebut di atas setiap orang dapat memperoleh kewenangan untuk menandatangani perjanjian atas nama perusahaan berdasarkan surat kuasa.

Kewenangan Penandatanganan berdasarkan anggaran dasar

Pasal 107 (c) UU PT mewajibkan perusahaan untuk menentukan orang, selain direktur, yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mewakili perusahaan.

Anggaran dasar harus memuat ketentuan mengenai:
(c) pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Orang sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas hanya akan memperoleh kewenangan untuk menandatangani perjanjian dalam hal seluruh anggota direksi tidak hadir atau diberhentikan untuk sementara. Dalam hal yang lainnya orang tersebut tidak memiliki kewenangan penandatanganan.

Tidak berwenang untuk menandatangani

Secara umum telah disebutkan, dalam hal seseorang yang telah menandatangani perjanjian atas nama perusahaan tidak memperoleh kewenangan untuk menandatangani perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, orang tersebut dianggap tidak berwenang untuk menandatangani. Dalam kasus tersebut tidak ada persetujuan dari perusahaan dan perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian atau perjanjian akan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *