Warning: Declaration of AVH_Walker_Category_Checklist::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/ind-blog.pnblawfirm.com/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.widgets.php on line 62

Warning: Declaration of AVH_Walker_CategoryDropdown::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/ind-blog.pnblawfirm.com/public_html/wp-content/plugins/extended-categories-widget/4.2/class/avh-ec.core.php on line 876
Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia: pengenalan

Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia: pengenalan

Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia

Tinjauan Mengenai Pajak di IndonesiaKlasifikasi pajak oleh badan pemungut pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pajak Pusat akan dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Indonesia maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Pajak Daerah akan dipungut oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah atau badan sejenis yang diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia: Pajak Pusat

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia termasuk:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Dengan demikian maka penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Wilayah Pabean. Orang pribadi, perusahaan dan pemerintah yang menggunakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan mengenai PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, terdapat beberapa jenis Barang Kena Pajak dimana penggunaannya dikategorikan sebagai barang mewah. Terhadap barang tersebut akan dibebankan PPnBM. Barang Kena Pajak tergolong mewah, jika:

  1. barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok; atau
  2. barang tersebut digunakan oleh masyarakat tertentu;
  3. barang tersebut digunakan oleh orang yang berpenghasilan tinggi;
  4. barang tersebut digunakan untuk menunjukkan status;
  5. barang tersebut ketika digunakan dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti perjanjian, akta notaris, bukti pembayaran dan jaminan yang memuat jumlah uang tertentu.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat, namun pada faktanya hampir seluruh Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai tanggal 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan termasuk kedalam Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Tentang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan masih termasuk kedalam Pajak Pusat.

Tinjauan Hukum Pajak di Indonesia: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota termasuk:

1. Pajak Propinsi:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
  5. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
  9. Pajak Sarang Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan atau Pedesaan;
  11. Pajak Pengalihan Bumi dan Bangunan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *