Kantor Perwakilan Konstruksi Asing Kantor Perwakilan Konstruksi Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing (BUJKA) di Indonesia didirikan oleh perusahaan induk asing, khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha bidang jasa konstruksi. Jasa konstruksi dapat diartikan sebagai jasa konsultasi dalam perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan…
Peraturan Baru Kantor Perwakilan Konstruksi Indonesia
Peraturan Baru tentang Kantor Perwakilan Konstruksi di Indonesia Pada tanggal 22 September 2014, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Peraturan Baru). Peraturan Baru untuk perwakilan badan usaha…
Prosedur Baru Perizinan Tenaga Kerja Asing di BKPM
Prosedur Baru Untuk Perizinan Tenaga Kerja Asing di BKPM. Pada tanggal 26 Januari, Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi…
Perjanjian Kerja di Indonesia – perbandingan dan tinjauan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) di Indonesia Perjanjian kerja di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai perjanjian yang dibuat antara pemberi kerja…
Direktur Asing di Indonesia – Kajian Pembatasan
Direktur Asing di Indonesia Orang asing sering menduduki jabatan sebagai direktur di salah satu atau beberapa perusahaan di Indonesia. Ada beberapa batasan untuk jabatan direktur di Indonesia, seperti batasan untuk menjabat sebagai direktur dengan syarat tertentu. Blog ini akan menjelaskan…
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian – Penafsiran Pengadilan terhadap Undang-Undang Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian dengan badan usaha Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan dalam putusan no. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar bahwa perjanjian antara peminjam yang berkewarganegaraan…
Daftar Negatif Investasi Baru Indonesia 2014 – Perbandingan
Daftar Negatif Investasi 2014 (Perpres 39/2014) Daftar Negatif Investasi baru saja dikeluarkan di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 (Perpres 39/2014). Daftar Negatif Investasi yang baru tersebut menggantikan daftar negatif investasi yang lama berdasarkan Peraturan Presiden No. 36…
Tata Cara Baru Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia
Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan tata cara baru untuk tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Peraturan 12 Tahun 2013) pada tanggal…
Undang-undang Perdagangan yang baru di Indonesia
Undang-undang Perdagangan Baru di Indonesia dan akibatnya bagi investor asing. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan Baru”) telah disetujui oleh DPR pada 11 Februari 2014. UU Perdagangan Baru ini sepertinya memberikan dampak yang tidak baik bagi investor asing…
Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia: pengenalan
Tinjauan Mengenai Pajak di Indonesia Klasifikasi pajak oleh badan pemungut pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.…